Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur Undangan akan ditutup, Kamis (8/3/2012) pukul 24.00 WIB.
Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud akan mengubah sistem pembayaran uang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Nantinya selama delapan semester, mahasiswa membayar dalam jumlah yang sama setiap semesternya.
Ketua panitia lokal 44 UNS yang juga Pembantu Rektor I UNS, Prof Drs Sutarno PhD, mengimbau agar siswa yang berhak mengikuti SNMPTN jalur Undangan dan belum mendaftar, segera mendaftar.
“Sebaiknya jangan mendaftar di jam-jam terakhir. Dikhawatirkan banyak siswa yang melakukan hal sama. Akibatnya bisa kesulitan mengakses web pendaftaran online karena banyaknya pengunjung saat itu,” jelasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/3).
Hingga Rabu pukul 12.00 WIB, terangnya, jumlah pendaftar SNMPTN Undangan ke UNS sebanyak 15.076 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, ada 4.807 mahasiswa yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi beasiswa Bidikmisi.
“Dari sekian banyak jurusan yang membuka jalur undangan, Jurusan Pendidikan Kedokteran paling diminati dengan jumlah pendaftar mencapai 2.724 siswa. Disusul Jurusan Akuntansi dengan 1.864 pendaftar dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dengan 1.667 pendaftar,” urainya.
Berdasarkan asal calon mahasiswa, terangnya, jumlah pendaftar terbanyak dari Jawa Tengah sebanyak 8.864 pendaftar dan ada 3.256 pendaftar beasiswa Bidikmisi.
Terkait sistem pembayaran uang kuliah, Sutarno menerangkan kebijakan sistem pembayaran uang kuliah yang baru mulai diberlakukan pada mahasiswa baru angkatan 2012/2013. Nantinya uang kuliah akan menjadi satu menjadi uang kuliah tunggal (UKT) seperti diterapkan perguruan tinggi luar negeri.
“Nanti tidak ada istilah SPP (sumbangan pengembangan pendidikan-red), BPI (bantuan pengembangan institusi-red), uang laboratorium dan lainnya. Tapi selama delapan semester setiap mahasiswa akan membayar setiap semester dalam jumlah sama,” jelasnya.
Ia mencontohkan jika selama ini mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter jalur swadana harus membayar BPI Rp125 juta ditambah biaya SPP, uang laboratorium dan lainnya, nantinya semua yang harus dibayar mahasiswa akan ditotal lalu dibagi delapan. Hasil pembagian itulah yang harus dibayar mahasiswa setiap semester.
“Kebijakan ini diharapkan akan meringankan beban masyarakat ketika harus membayar uang kuliah. Bagi Dikti, kebijakan ini akan mempermudah proses pemberian bantuan ke PTN,” katanya.
Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud akan mengubah sistem pembayaran uang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Nantinya selama delapan semester, mahasiswa membayar dalam jumlah yang sama setiap semesternya.
Ketua panitia lokal 44 UNS yang juga Pembantu Rektor I UNS, Prof Drs Sutarno PhD, mengimbau agar siswa yang berhak mengikuti SNMPTN jalur Undangan dan belum mendaftar, segera mendaftar.
“Sebaiknya jangan mendaftar di jam-jam terakhir. Dikhawatirkan banyak siswa yang melakukan hal sama. Akibatnya bisa kesulitan mengakses web pendaftaran online karena banyaknya pengunjung saat itu,” jelasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/3).
Hingga Rabu pukul 12.00 WIB, terangnya, jumlah pendaftar SNMPTN Undangan ke UNS sebanyak 15.076 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, ada 4.807 mahasiswa yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi beasiswa Bidikmisi.
“Dari sekian banyak jurusan yang membuka jalur undangan, Jurusan Pendidikan Kedokteran paling diminati dengan jumlah pendaftar mencapai 2.724 siswa. Disusul Jurusan Akuntansi dengan 1.864 pendaftar dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dengan 1.667 pendaftar,” urainya.
Berdasarkan asal calon mahasiswa, terangnya, jumlah pendaftar terbanyak dari Jawa Tengah sebanyak 8.864 pendaftar dan ada 3.256 pendaftar beasiswa Bidikmisi.
Terkait sistem pembayaran uang kuliah, Sutarno menerangkan kebijakan sistem pembayaran uang kuliah yang baru mulai diberlakukan pada mahasiswa baru angkatan 2012/2013. Nantinya uang kuliah akan menjadi satu menjadi uang kuliah tunggal (UKT) seperti diterapkan perguruan tinggi luar negeri.
“Nanti tidak ada istilah SPP (sumbangan pengembangan pendidikan-red), BPI (bantuan pengembangan institusi-red), uang laboratorium dan lainnya. Tapi selama delapan semester setiap mahasiswa akan membayar setiap semester dalam jumlah sama,” jelasnya.
Ia mencontohkan jika selama ini mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter jalur swadana harus membayar BPI Rp125 juta ditambah biaya SPP, uang laboratorium dan lainnya, nantinya semua yang harus dibayar mahasiswa akan ditotal lalu dibagi delapan. Hasil pembagian itulah yang harus dibayar mahasiswa setiap semester.
“Kebijakan ini diharapkan akan meringankan beban masyarakat ketika harus membayar uang kuliah. Bagi Dikti, kebijakan ini akan mempermudah proses pemberian bantuan ke PTN,” katanya.